Bupati Sampaikan LKPJ TA 2025 ke DPRD Bangka, Wujud Pengukuran Kinerja Pemerintah 

FORKODABABEL.COM, BANGKA  — DPRD Kabupaten Bangka  menggelar Rapat Paripurna Penyampaian

LKPJ Bupati Bangka TA. 2025 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Rabu (25/03/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi,S.IP didampingi Wakil Ketua I DPRD Hendra Yunus,SE.

Rapat dihadiri Bupati Bangka Fery Insani, S.E,

M.M, didampingi Wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP, M.Trip,  unsur Forkopimda, Pj Sekda Bangka, para Kepala OPD,

camat, lurah, serta para undangan lainnya.

Ketua DPRD Bangka, Jumadi,S.IP  mengatakan rapat paripurna ini,

dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) undang-undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, beserta perubahan dan pasal 21

Permendagri Nomor 19 tahun 2024 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah

Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Salah satu kewajiban bupati adalah menyampaikan laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) bupati dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah

dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun  anggaran berakhir,” kata Jumadi.

Dilanjutkannya, dalam hal ini DPRD Kabupaten Bangka sesuai kewenangannya akan melaksanakan fungsi

pengawasan dan fungsi anggaran untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bangka

tahun 2025.

“Dalam melaksanakan

pembahasan DPRD harus memperhatikan, pertama capaian kinerja

program/kegiatan; kedua pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam

menyelenggaran urusan pemerintahan. Hal tersebut dilaksanakan, dalam rangka menjamin

tata kelola pamerintahan transparan dan akuntabel, pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat, dan pelayanan publik berjalan dengan

baik, terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu

Bupati Bangka,  H Ferry Insani, SE,MM  menyampaikan LKPJ

Bupati Bangka tahun anggaran 2025 disusun sesuai amanat undang-undang Nomor 23 tahun

2014, tentang Pemerintahan Daerah.

“Tujuannya adalah menyampaikan laporan pelaksanaan

program pemerintah daerah selama satu tahun kepada DPRD Kabupaten Bangka sebagai

perwakilan masyarakat,” katanya.

Dilanjutkannya, hal ini juga menjadi upaya mewujudkan pemerintahan yang

efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip Good Governance.

“Ruang lingkup

penyusunan LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk

capaian program dan kegiatan sesuai perubahan RKPD 2025, permasalahan serta upaya penyelesaiannya,” ujarnya.

 Selain itu, LKPJ juga memuat kebijakan strategis kepala daerah, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan

penugasan.

Dilanjutkannya, pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD tahun

2025 oleh perangkat daerah merupakan implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan

wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan serta fungsi penunjang yang menjadi

kewenangan daerah.

“Salah satu pengukuran kinerja pemerintah kabupaten yang menunjukkan

performa yang baik diantaranya, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,1096 menunjukkan

peningkatan dari skor tahun sebelumnya 2,9542, Indeks pencapaian standar pelayanan

minimal dengan kategori tuntas utama dengan nilai 96,25 menunjukkan peningkatan dari

tahun sebelumnya 95,30,” ujarnya.

Ditambahkannya, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang meningkat,

sebelumnya dengan indeks 70,78 kategori BB menjadi 80,74 kategori A-. Hasil indeks

sistem pemerintahan berbasis elektronik yang meningkat, sebelumnya dengan indeks 2,80

menjadi 3,00. Hasil indeks kepuasan masyarakat yang meningkat, sebelumnya dengan

indeks 84,54 menjadi 86,56.

“Dan Opini hasil pemeriksaan atas lkpd tahun sebelumnya tetap

bertahan dengan opini wajar tanpa pengecualian,” ungkapnya.

LKPJ Bupati Bangka tahun anggaran 2025 disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 kepada masyarakat melalui DPRD

Kabupaten Bangka.

LKPJ ini akan dibahas secara internal oleh DPRD, yang kemudian

menghasilkan rekomendasi, saran, dan koreksi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025. (edw)