“Forkonas pada intinya terus Intens perjuangkan CDOB dengan mendesak agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah,”
FORKODABABEL.COM, JAKARTA — Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) Se Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III Forkonas dihadiri 130 CDOB baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan 1.300 lebih orang urusan di Gedung Nusantara V DPR RI Jakarta, Jumat (21/02/2025).
Munas Forkonas PP DOB dihadiri perwakilan Menteri Dalan Negeri (Mendagri), Ketua Komite 1 DPD RI, para gubernur dan ketua DPRD, para bupati/walikota dan ketua DPRD dan undangan lainnya.
Ketua Harian Forkonas PP DOB, Majedi Darham mengatakan Munas Forkonas rencana dihadiri Mendagri RI Tito Karnavian namun diwakilkan, hadir juga Ketua Komisi I DPD RI Dr dr H Andi Sofyan Hasdam,Sp.S, Ketua Komisi II DPR RI Dr H.M Rifqinizamy Karsayuda, SH MH dan Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, SH,MH.
Kegiatan Munas diikuti peserta 130 peserta dari CDOB Se-Indonesia sekaligus memilih ketua Umum (Ketum ) Forkonas PP DOB Periode berikutnya.
“Forkonas pada intinya terus Intens perjuangkan CDOB dengan mendesak agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah,” ujarnya.
Ditambahkannya, bahwa Forkonas PP DOB se-Indonesia, juga sangat mendukung Asta Cita menuju kemandirian daerah, sesuai visi misi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
Terkait berkas usulan dari Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), Forkonas akan segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen CDOB se-Indonesia.
”Yang sudah lengkap dan layak berpeluang masuk usulan pemekaran secara parsial dan yang belum lengkap kita dorong dan kita bantu di mana masalahnya, sehingga kita minta untuk segera melengkapinya,” tukasnya.
Munas sebelumnya telah diselenggarakan pada Tahun 2017 (Munas I) dan Tahun 2021 (Munas II).
Adapun putusan-putusan penting dalam Munas III Forkonas PP DOB Se-Indonesia, antara lain :
1. Kembali terpilihnya H. Syaiful Huda secara aklamasi (Tokoh kelahiran Bandung, Jawa Barat yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Dapil Jawa Barat VII [Bekasi, Purwakarta, Subang] yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Forkonas Masa Bakti 2021 – 2025).
2. Menghasilkan rekomendasi Munas :
* Mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan tentang Moratorium Pemekaran Daerah (yang telah diberlakukan sejak tahun 2014 lalu).
* Mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) Tentang Pemekaran Daerah sebagaimana amanat UU (Undang-undang) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Mewujudkan terbentuknya DOB secara sekaligus atau secara bertahap (parsial).
3. Menetapkan Tim Formatur Penyusunan Pengurus Forum Masa Bakti 2025 – 2029 : Ketum Terpilih selaku Ketua merangkap anggota Tim Formatur ditambah 10 orang anggota formatur, antara lain yang mewakili Wilayah Pulau Jawa, yakni Dr. U. Buchori Muslim, S.Ag.,ME.Sy (Utusan CDOB Bogor Barat, Jawa Barat).
Tim Formatur akan bekerja selama 7 (tujuh) hari ke depan.
Pada kesempatan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Forkonas Periode 2021 – 2025, Ketua Umum, H Syaiful Huda menyampaikan sejumlah ikhtiar untuk terwujudnya pemekaran daerah antara lain, melakukan komunikasi dengan Wapres RI, Prof. Dr. KH. Maruf Amin, selalu Ketua DPOD (Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah), melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak Kemendagri RI, Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI; komunikasi dengan para Tim pemenangan Capres dan Cawapres Pilpres Tahun 2024 (terkait Visi Misi para Capres) serta melakukan komunikasi dengan Tim Pemerintahan Prabowo – Gibran terkait dukungan terhadap perwujudan Program Asta Cita (Periode 2024 – 2029).
Peserta Munas III FORKONAS PP DOB Se-Indonesia di Jakarta kemarin, telah memberi mandat kepada pengurus baru untuk melakukan sejumlah ikhtiar percepatan bagi terbentuknya DOB di Indonesia.
Apabila hingga Agustus 2025 belum juga ada progres yang positif terhadap tuntutan pemekaran daerah ini, maka diusulkan pengurus Forkonas untuk melakukan aksi massa kepada pihak-pihak terkait, seperti Presiden, Wapres, Kemendagri RI, Komisi II DPR RI serta Komite I DPR RI.
Sedangkan Ketua Forkoda PP DOB Kabupaten Bangka Utara, Heru Kailani SSi MPd mengatakan perjuangan pembentukan DOB Kabupaten Bangka Utara selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, bertujuan demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan rakyat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat serta semakin mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan umum bagi masyarakat Bangka Utara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
“Terbentuknya Daerah Otonomi Baru justru akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Tidak menjadi beban, tapi justru akan membantu memberikan sumber pendapatan baru untuk anggaran pemerintah,” kata Heru.
Dilanjutkannya, dimana berbagai wilayah masih terjadi kesenjangan pembangunan, rentang kendali pemerintah yang tidak efektif, karena luasan wilayah hingga belum optimalnya layanan publik.
(Forkodababel.com / Edw, Foto: Ketua Forkoda PP DOB Kabupaten Bangka Utara Heru Kailani SSi MPd mendampingi Ketua Panpel Munas Forkonas membacakan manifestasi dan rekomendasi munas. Edw)
