Polres Babar Tangani Pelanggaran Kode Etik Oknum Anggota Secara Transparan

FORKODABABEL.COM, BANGKA  —

Kepolisian Resor Bangka Barat (Polres Babar)  menegaskan komitmen dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang melibatkan oknum anggotanya secara profesional dan transparan.

Hal ini ditegaskan Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha dalam konferensi pers di Mapolres Bangka Barat, Selasa (28/04/2026).

 

Perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat, seorang perempuan berinisial YA.

“Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bidang Propam Polda Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya dilimpahkan kepada Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” kata AKBP Pradana Aditya Nugraha.

Dalam penyampaian tersebut, Kapolres Babar didampingi oleh Wakapolres Babar, Kabag SDM, Kasi Propam, serta Kasi Humas Polres Bangka Barat.

Ia menjelaskan, terduga pelanggar merupakan oknum anggota Polri berinisial HY, yang berdinas sebagai Bintara Satuan Samapta Polres Bangka Barat, yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap pelapor.

 

Saat ini, proses penanganan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh Seksi Propam Polres Bangka Barat, dengan melakukan pendalaman melalui permintaan keterangan terhadap pelapor, saksi-saksi serta terduga pelanggar.

“Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif guna memastikan terpenuhinya unsur pelanggaran kode etik,” ujarnya.

Sebagai bagian dari proses penegakan disiplin, terhadap yang bersangkutan juga telah dilakukan penempatan khusus (patsus) sejak Senin (27/04/2026) di Polres Bangka Barat.

Kapolres menambahkan, hasil pemeriksaan nantinya akan ditindaklanjuti melalui sidang Komisi Kode Etik Polri untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran serta penjatuhan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara ini, terduga pelanggar dijerat dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf b serta Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Polri berkomitmen untuk menangani setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Polres Bangka Barat juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

(*/ edw)