Ritual Adat Nujuh Jerami, Warga Mapur Harapkan Ada Perda MHA

FORKODABABEL.COM, BANGKA  — Bupati Bangka, H Fery Insani bersama Wakil Bupati Bangka, Syahbudin menghadiri perayaan Ritual Adat Nujuh Jerami Festival Mapor Kampong Adat Gebong Memarong Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu, Rabu (29/04/2026).

Bagi Bupati Bangka Fery Insani, kedatangannya pada acara adat tersebut merupakan yang pertama kali sejak  menjadi Bupati Bangka.

 

Ritual adat Nujuh Jerami merupakan ritual yang selalu dilakukan setiap tahun oleh masyarakat Mapur.

Bupati Bangka, Fery Insani meyampaikan bahwa untuk masyarakat adat di sini pertahankan adat ini, karena adat itu yang membentuk karakter di suatu tempat.

“Agak jarang desa-desa di Bangka ini mempertahankan adat, jadi saya salut juga dengan warga kampung ini masih mau melestarikan warisan dari leluhur yang sudah turun-temurun hingga sampai detik ini,” kata Fery Insani.

Diakuinya ada satu kelemahan terhadap pariwisata di daerah Bangka yang belum maju, seperti daerah lainnya.

“Saya mohon maaf sebelumnya, dari dulu kita mau pariwisata bahkan selalu bilang go tourisme dan segala macamnya, tapi keyataannya sampai sekarang ini, timah masih dipertahankan untuk menjadi mesin penggerak ekonomi dan sekarang ini masyarakat mulai beralih ke perkebunan sawit,” katanya.

“Pariwisata tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan panorama alam saja, kalau hanya ke pantai saja mungkin satu kali atau dua kali orang sudah cukup. Kalau kita tidak mengandalkan budaya memang agak susah untuk mengembangkan pariwisata ini,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Lembaga Adat Dusun Air Abik, Hasli Harmoko  meminta kepada pemerintah daerah dan pihak pihak terkait untuk dapat melindungi dan diakuinya keberadaan masyarakat adat Mapur dengan adanya peraturan daerah (perda) Masyarakat  Hukum Adat (MHA).

“Alhamdulillah kami satu satunya yang ada di Bangka Belitung yang masih ada orang adatnya, dan ini bukti masih adanya warisan yang harus kita jaga, kami sebagai masyarakat desa Mapur merasa kurang karena kita ingin menjaga keseimbangan alam, hutan, dan wilayah namun di lapangan sudah tergerus oleh kepentingan yang lainnya,” kata Hasli.

Dilanjutkannya oleh sebab itu kami minta dari instansi dan pihak lainnya untuk dapat membuat MHA (Masyarakat Hukum Adat), sehingga masyarakat adat Mapur  dapat dilindungi secara hukum dan diakui keberadaannya secara sah dan juga wilayahnya. Jadi kami mohon kepada pemerintah dan yang lainnya, pengakuan dan perlindungannya ada hitam di atas putih di perjuangkan,” harap Hasli.

(*/ edw)