Ketua Apkasindo Basel Desak 3 Langkah Taktis Atasi Anjloknya Harga TBS Petani Swadaya

FORKODABABEL.COM, BANGKA   SELATAN —  Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Johan, menyoroti anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang belakangan ini merugikan petani kelapa sawit mandiri atau  swadaya.

Menurut Johan, harga di tingkat petani swadaya di Bangka Selatan sempat menyentuh angka kritis di bawah target Rp2.800 per kilogram.

Ia menilai kondisi ini dipicu oleh efek psikologis kebijakan pusat dan kesenjangan harga yang lebar antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga yang diterima petani di tingkat tengkulak.

“Menyikapi kondisi ini, Apkasindo perlu mengambil langkah strategis yang taktis dan berkesinambungan,” kata Johan, Minggu (24/05/2026).

Ia merinci tiga paket kebijakan yang mendesak dan perlu dijalankan Apkasindo, baik di tingkat Kabupaten Bangka Selatan maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni ;

pertama penguatan pengawasan dan advokasi mendesak.

Johan meminta Pemprov Babel dan Pemerintah Kabupaten mengaktifkan secara ketat Tim Pengawas Harga TBS.

“PKS yang membeli di bawah harga ketetapan Dinas Pertanian, terutama jika terpaut jauh dari indeks K yang disepakati, harus diberi teguran keras dan sanksi administratif yang transparan,” ujarnya.

 

Ia juga mendorong Apkasindo memaksimalkan ruang audiensi dengan kepala daerah. Data riil disparitas harga antar daerah perlu disampaikan agar harga sawit di Bangka Selatan tidak menjadi yang terendah di Babel, padahal harga CPO nasional relatif stabil.

Selain itu, Johan mendesak transparansi pembelian CPO dan kernel oleh PKS.

Ia meminta PKS membuka data kapasitas tangki timbun secara jujur, karena alasan antrean penuh dan pasar ekspor lesu kerap dijadikan pembenaran untuk menurunkan harga beli dari petani swadaya.

Dilanjutkannya, kedua mendorong regulasi perlindungan kemitraan dan pemangkasan rantai distribusi.

Untuk memperkuat posisi petani swadaya, Johan meminta lahirnya payung hukum berupa Perbup atau Pergub yang mewajibkan PKS bermitra langsung dengan kelompok tani dan Gapoktan swadaya, bukan hanya dengan mitra plasma.

Ia juga mendorong pemangkasan rantai distribusi melalui sistem Delivery Order (DO) kolektif. Penguatan Koperasi Unit Desa dan Bumdes perlu dilakukan agar bisa memegang DO langsung ke pabrik.

“Dengan memotong jalur tengkulak yang berlapis, margin harga di tingkat petani swadaya bisa naik mendekati harga ketetapan resmi pabrik,” ujarnya.

Ditambahkannya, ketiga menjaga ketahanan petani lewat efisiensi biaya produksi.

Johan menekankan bahwa Apkasindo harus mengambil peran aktif menjaga efisiensi biaya produksi petani yang kian membengkak akibat mahalnya harga pupuk, pestisida dan biaya lainnya.

Langkah ini penting agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan di rantai paling bawah.

“Kami ingin petani swadaya tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih kuat di hadapan PKS dan pasar,” harap Johan.

Ia berharap pemerintah daerah dan PKS dapat segera merespons tuntutan ini agar harga TBS di Bangka Selatan kembali stabil dan sesuai dengan harga ketetapan resmi.

(edw)