“Sebenarnya Pansus itu sangat diperlukan, karena merupakan jalan untuk DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi legal drafting-nya saat akan merevisi peraturan daerah terkait pertimahan di Babel yang sudah tidak update lagi sesuai dengan UU yang sejak tahun 2020 lalu ada,”
FORKODABABEL.COM, BANGKA — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dapil Kabupaten Bangka, Maryam mengaku geram dan menyayangkan lambannya terbentuk Pansus Tata Niaga dan Tata kelola Timah yang diusulkan beberapa fraksi DPRD Babel tertanggal 31 Januari 2025 lalu.
“Sebenarnya Pansus itu sangat diperlukan, karena merupakan jalan untuk DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi legal drafting-nya saat akan merevisi peraturan daerah terkait pertimahan di Babel yang sudah tidak update lagi sesuai dengan UU yang sejak tahun 2020 lalu ada,” kata anggota Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa DPRD Babel, Rabu (19/02/2025).
Dilanjutkannya, dalam perbaikan tata kelola pertimahan tentu juga harus didorong oleh kekuatan bersama pemerintah, masyarakat juga termasuk kekuatan politik, salah satunya dengan membentuk Pansus (Panitia Khusus) Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan.
Lembaga DPRD merupakan representasi masyarakat Bangka Belitung yang terwakilkan dari partai politik. Sehingga, aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat haruslah ditampung dan ditindaklanjuti.
“Mereka sudah mengamanahkan kepada para wakil rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, seharusnya tanpa desakan untuk segera membentuk pansus ini pun DPRD memang sudah harus melakukan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat di daerah, apalagi sudah ada desakan sehingga dua kekuatan ini bisa menjadi titik balik tata kelola timah di Babel menjadi lebih baik, serta dapat memberikan dampak kepada daerah, baik itu melalui PAD secara langsung ataupun sebagai pembagian secara sah dari pusat ke daerah berupa royalti,” ujar Srikandi Partai Demokrat Babel ini.
Kendati demikian, diakuinya, dalam proses pembentukan Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan dapat dibilang begitu lamban.
“Saya juga heran kenapa aspirasi yang telah disuarakan masyarakat ini terkesan lamban ditindaklanjuti. Padahal beberapa fraksi, termasuk Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa telah menyatakan dukungannya untuk segera membentuk pansus, bahkan surat usulan pembentukan pansus tersebut telah disampaikan pada akhir bulan yakni 31 Januari 2025 lalu,” imbuhnya.
Diungkapkannya kemarin sudah masuk di Banmus untuk segera dijadwalkan, namun tidak kourum karena sebagian besar anggota Banmus tidak hadir.
Diharapkannya beberapa fraksi yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pansus tidak menarik diri, dan memang sampai saat ini tidak ada fraksi yang menyatakan menarik usulan pembentukan Pansus, sehingga penjadwalan paripurna pembentukan pansus masihberpatokan pada usulan dari fraksi–fraksi tersebut.
“Harapan kami harus masuk di Banmus penyusunan kegiatan DPRD Provinsi bulan Maret, tinggal kita mendorong Banmus yang merupakan Alat Kelengkapan Dewan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan perlu dipahami selama surat usulan itu tidak ditarik berarti fraksi tetap menyuarakan hal yang sama ,” tegasnya.
Maryam mengatakan melalui terbentuknya Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan ini merupakan titik pejuangan aspirasi masyarakat Bangka Belitung secara keseluruhan agar rakyat Bangka Belitung mengetahui hak daerah dan mengetahui bagaimana pemerintah pusat mengatur pengelolaan timah di Bangka Belitung ini sesungguhnya.
Sehingga tidak ada tuduhan negatif yang diterima oleh pemerintahan daerah bahkan kepada pemerintah pusat .
“Kalau kami maunya segera dibentuk pansus ini, aspirasi masyarakat ini tidak bisa kita abaikan, yang seharusnya tanpa didesak masyarakat pun kami di DPRD sudah harus mempunyai inisiatif agar masyarakat tidak berpikir buruk terhadap DPRD. Ini adalah momentum dalam perbaikan tata kelola pertimahan, kejadian seperti 271 T merupakan citra buruk lemahnya pengawasan pertambangan di Bangka Belitung. Diharapkan pula dapat menjadi titik balik untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat kita,” tegas Maryam.
(Forkodababel.com / Edw, Foto: Maryam, anggota DPRD Babel. IST)
