Sekolah-sekolah yang masuk dalam program rehabilitasi itu memang sudah layak untuk direhab, justru bahaya kalo itu dibiarkan, jika harus menunggu satu tahun ke depan kita tidak tau apa yang terjadi”
FORKODABABEL.COM, BANGKA — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Maryam menegaskan menolak adanya pemangkasan (efisiensi) anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya di belanja modal yang bersentuhan langsung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat penting.
Misalnya pemangkasan (efisiensi) anggaran rehabilitasi sekolah-sekolah dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik atau guru, apalagi terkait pengurangan di program pengadaan alat praktek siswa.
Jika ini harus dikorbankan tentunya kita harus berpikir ulang, karena kesemuanya ini merupakan kebutuhan bagi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri, termasuk juga di bidang kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti BPJS dan program lainnya yang keterkaitan langsung dengan publik.
Hal itu ditegaskan Maryam, saat rapat Komisi IV DPRD Babel bersama Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Kesra dan OPD terkait di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Rabu (19/02/2025).
“Saya tidak bersepakat bila efesiensi anggaran terkait masalah belanja modal yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik harus terimbas,” kata Srikandi Partai Demokrat Babel ini.
“Sekolah-sekolah yang masuk dalam program rehabilitasi itu memang sudah layak untuk direhab, justru bahaya kalo itu dibiarkan, jika harus menunggu satu tahun ke depan kita tidak tau apa yang terjadi tapi jika pembangunan baru oke kita pertimbangkan,” tukas Maryam.
Persoalan lainnya, terkait program beasiswa baik untuk siswa siswi setingkat SMA, SMK, Mahasiswa (PT- red) maupun bagi para tenaga pendidik ,
media belajar peserta didik seperti alat praktek, bengkel untuk praktek siswa.
Mengenai hal itu, Maryam kembali menegaskan bahwa tak setuju terkena pemangkasan.
Diakuinya, dalam postur APBD Babel 2025 tim TAPD dan Banggar DPRD juga telah merampingkan sedemikian rupa anggaran yang ada, sehingga jika harus terkena efisiensi anggaran tersebut maka dapat dipastikan dunia kependidikan kita menjadi lesu dan oleng.
“Namun karena kita sangat patuh mengikuti apa yang instruksi oleh pusat terkait isi Inpres Nomor 1 tahun 2025, kami berupaya lagi mana yang kira memungkinkan di efisiensi, misalnya perjalanan dinas dikurangi kita sepakat, ATK oke sepakat, rapat rapat, bimtek dan anggaran seremonial lainnya kita sepakat untuk diefisiensikan.
“Perjalanan dinas untuk yang urgent saja, karena Dinas Pendidikan kita misalnya kan ada dua pulau yang harus diurus, tapi jika itu masih akan segera dipangkas kita tetap mengikuti tetapi tetap harus dipertimbangkan,” ujar Maryam.
Diharapkannya, pembahasan di Badan Anggaran nanti ke semua program prioritas yang diulas tadi menjadi titik perjuangan bersama agar tidak menjadi fokus pemangkasan anggaran.
“Saya berharap pemerintah pusat dapat melihat daerah-daerah yang memang sudah memiliki sarana dan prasarana dan yang belum memiliki, sehingga ada pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang merupakan provinsi baru ini bisa bertumbuh untuk mengimbangi persaingan pembangunan antar daerah, sehingga menjadi tidak tertinggal dengan daerah lain. Apalagi dalam persaingan SDM, sehingga sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan wadahnya bisa melahirkan generasi generasi yang berkualitas, visi misi dalam menciptakan kualitas SDM yang handal tidak hanya sekedar wacana saja,” imbuhnya.
Diharapkannya baik kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bagian perencanaan, agar bisa memilah program-program yang merupakan kebutuhan mendasar, jangan diberlakukan sama semua sektor.
“Kepada pemerintah pusat tidak menyamakan keadaan provinsi ini ,karena pasti keadaan berbeda-beda, seperti Babel ini sangat butuh support anggaran untuk menata semuanya,” tukas Maryam.
(Forkodababel.com / Edw, Foto: Maryam. IST)
