Pemkab Bangka Ajak Perusahaan Aktifkan 19.077 BPJS Kesehatan Warga Kurang Mampu Lewat CSR
FORKODABABEL.COM, BANGKA —
Pemkab Bangka mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu yang saat ini berstatus nonaktif.
Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemkab Bangka dan BPJS Kesehatan, Rabu (15/07/2026).
Pertemuan antara Pemkab Bangka dan BPJS Kesehatan dengan perwakilan perusahaan dan pelaku usaha di rumah dinas Bupati Bangka. edw
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka, Yusi Afserinta mengatakan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bangka saat ini mencapai 83,13 persen.
Angka itu dinilai cukup baik, namun masih ada pekerjaan rumah besar.
“Saat ini masih terdapat 19.077 jiwa yang kepesertaannya tidak aktif,” ujar Yusi.
Menurutnya, sebagian besar peserta nonaktif berasal dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, tepatnya pada kelompok desil 1 hingga desil 5.
Yusi menegaskan capaian keaktifan saat ini tidak lepas dari dukungan semua pihak.
“Capaian yang sudah baik ini merupakan hasil dukungan semua pihak. Ini bukan hanya keberhasilan BPJS Kesehatan, tetapi juga berkat peran masyarakat dan sektor usaha yang selama ini bekerja sama dengan kami,” katanya.
Pertemuan antara Pemkab Bangka dan BPJS Kesehatan dengan perwakilan perusahaan dan pelaku usaha di rumah dinas Bupati Bangka. edw
Ia berharap persoalan kepesertaan nonaktif menjadi perhatian bersama. Karena itu, BPJS Kesehatan mengajak pelaku usaha ikut berkontribusi dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan melalui program CSR perusahaan.
Sementara itu, Bupati Bangka Fery Insani menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memiliki perlindungan jaminan kesehatan.
Fery menyebut kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi kebutuhan mendesak di tengah kenaikan biaya hidup dan biaya pelayanan kesehatan.
“Pilihan kita harus masuk BPJS, masuk UHC. Masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan,” tegas Fery.
Ia juga mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dukungan dari pihak swasta sangat dibutuhkan.
“Kami meminta perusahaan dapat membantu masyarakat melalui program CSR-nya, terutama dalam mengakomodasi kepesertaan BPJS. Saya menggugah perusahaan dan meminta dengan sangat agar turut membantu masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Bangka berharap kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat dapat meningkatkan keaktifan kepesertaan JKN sekaligus memperluas cakupan UHC di Kabupaten Bangka.
Diketahui sebanyak 19.077 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Bangka saat ini berstatus nonaktif. Mayoritas berasal dari kelompok masyarakat rentan, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Yusi Afserinta mengatakan, peserta nonaktif tersebut didominasi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5.
O
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka juga akan melakukan pendataan ulang.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharuddin Bafa mengatakan pihaknya perlu memverifikasi data terhadap 19.077 peserta nonaktif dari desil 1 sampai 5.
“Karena kita juga mengecek, DTSEN Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Bu Nora masuk desil 5, sekelas kepala dinas,” katanya.
Baharuddin menambahkan, verifikasi diperlukan agar bantuan CSR perusahaan untuk menanggung iuran BPJS bisa tepat sasaran.
Selain itu, verifikasi juga untuk melihat potensi penambahan penduduk miskin yang belum terakomodir sebagai peserta BPJS.
Pemda dan BPJS Kesehatan berharap persoalan kepesertaan nonaktif ini mendapat perhatian bersama, agar seluruh warga rentan di Bangka tetap terlindungi jaminan kesehatan.
(edw)
(Foto : Pertemuan antara Pemkab Bangka dan BPJS Kesehatan dengan perwakilan perusahaan dan pelaku usaha di rumah dinas Bupati Bangka. edw)
