“Dalam hitungan hari penangkapan terkait penyalagunaan solar subsidi berada di dua titik lokasi yakni Pangkalpinang dan Bangka Tengah. Hal ini tentunya mengundang tanya yang perlu ditelisik lebih jauh, ada apa gerangan dengan Bangka Belitung,”
FORKODABABEL.COM, BANGKA — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dapil Bangka, Maryam mengimbau BPH Migas agar dapat memetakan0kebutuhan dan melakukan ipengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi para nelayan.
Hal itu perlu dilakukan sehingga penyaluran BBM Subsidi bagi nelayan betul-betul tepat sasaran dan tidak diselewengkan untuk sesuatu yang bukan peruntukkannya.
“Kian lengkap kondisi Bangka Belitung saat ini, urusan timah ilegal belum lagi berakhir beralih ke BBM jenis solar. Dalam hitungan hari penangkapan terkait penyalagunaan solar subsidi berada di dua titik lokasi yakni Pangkalpinang dan Bangka Tengah. Hal ini tentunya mengundang tanya yang perlu ditelisik lebih jauh, ada apa gerangan dengan Bangka Belitung,” kata Maryam, Sabtu (22/02/2025).
Dilanjutkannya, maraknya aktivitas penyalahgunaan BBM Subsidi tak lepas dari lemahnya pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait.
Bahkan, dirinya menduga pemerintah dan BPH Migas tidak melakukan sinkronisasi antara penyaluran BBM Subsidi dan kebutuhan pengguna, sehingga ‘over supplier’ menjadi salah satu celah terjadinya penyalahgunaan BBM Subsidi tersebut.
“Ini yang harus diperhatikan bersama, Babel inikan bukan lagi rahasia bahwa daerah pertambangan, kemudian dikelilingi laut otomatis profesi nelayan lumayan banyak, terdapat pelabuhan-pelabuhan yang beraktivitas bongkar muat barang, otomatis truk pengangkut barang yang menggunakan bahan bakar solar di nnseluruh Babel ini jumlah pun banyak, belum lagi kendaraan pribadi yang menggunakan jenis bahan bakar Solar, mesin diesel pribadi yang digunakan masyarakat untuk cadangan penerangan, dari ke semua ini apakah kebutuhan BBM berjenis solar ini bisa terpenuhi,” tanya Maryam.
“Harusnya pemerintah yang diwakili oleh BPH Migas memiliki data yang lengkap tentang Babel, saya berharap Pemprov Babel mensinkronisasikan apa saja yang akan menjadi kebutuhan mendasar di Bangka Belitung terkait BBM berjenis solar ini,” ujarnya.
Ditambahkan Maryam, pemerintah dnnaerah juga harus dapat memperhitungkan tenggang waktu ketika para nelayan tidak bisa pergi melaut lantaran cuaca buruk dan menyampaikan hal tersebut ke BPH Migas, sehingga penyaluran BBM Subsidi jenis solar dapat dibatasi sehingga dapat mengantisipasi adanya upaya penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.
“Karena di saat cuaca ekstrem dan nelayan tidak bisa melaut maka di saat itulah pasokan BBM subsidi jenis solar khusus bagi nelayan tidak terserap sesuai dengan peruntukannya. Lalu dikemanakan solar itu? Nah disinilah indikasi penyalahgunaan BBM subsidi begitu tinggi dan menjadi celah bagi oknum untuk memanfaatkan situasi ini,” ungkap Maryam.
Maka dari itu, Maryam meminta antara penyaluran dan pemanfaatan BBM harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain, sehingga subsidi yang telah diberikan oleh Pemerintah pusat betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
“Kita berharap agar pendataan kebutuhan akan BBM jenis solar di Bangka Belitung ini diperhitungkan dengan baik dan terperinci agar tidak terjadi penyalahgunaan solar bersubsidi. Saya pikir upaya pencegahan harus dimulai dari perencanaan, perhitungan dan juga pengawasan,” tukasnya.
(Forkodababel.com/ Edw, Foto; Maryam. IST)
