“Pada prinsipnya semua bertujuan baik agar bagaimana permasalahan yang di Muara Jelitik bisa terselesaikan dengan baik. Saat ini terkesan bahwa KKP dianggap menghalangi aktifitas penambangan timah di Muara Jelitik.”
FORKODABABEL.COM, BANGKA — Kementerian KKP telah melaksanakan rapat pembahasan usulan HNSI Babel berkenaan dengan Rencana Pengerukan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Masuk PPN Sungailiat melalui rapat yang dipimpin Katimja AKP4 Marezo berlangsung sangat baik dan saling tukar pendapat sekitar 2 jam, Kamis (27/02/2025).
Marezo menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2 minggu terakhir pihak KKP telah melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan PT Timah.
“Pada prinsipnya semua bertujuan baik agar bagaimana permasalahan yang di Muara Jelitik bisa terselesaikan dengan baik. Saat ini terkesan bahwa KKP dianggap menghalangi aktifitas penambangan timah di Muara Jelitik. Yang terpenting adalah bagaimana melakukan aktifitas penambangan sesuai kaidah kajian lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak sedimentasi terhadap kolam pelabuhan dan muara sebagai alur pelayaran masuk PPN,” katanya.
Sementara itu Ketua DPD HNSI Babel, Ridwan mengatakan pada prinsipnya saran dan masukan yang disampaikan ke KKP lebih mendorong kepada agar KKP bisa membuat Peraturan Menteri tentang Tatacara Pengerukan dan Reklamasi Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Perikanan dan Peraturan Menteri tentang Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Material Hasil Kerja Keruk sebagai turunan PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
“Kami benar-benar meminta kepada KKP agar bisa membuat peraturan menteri yang dimaksud, dan kami meyakini jika aturan tersebut dibuat maka aktifitas penambangan oleh pemilik IUP Timah akan bisa berdampingan dengan aktifitas pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan oleh PPN Sungailiat,” kata Ridwan.
Menurut Ridwan, sebenarnya tidak perlu menjadi polemik terkait rencana penambangan yang dilakukan oleh PT Timah dan mitra selama aktifitas tersebut tidak menyebabkan kendala bagi kegiatan keluar masuk kapal nelayan.
“Saya pikir PT Timah sudah memiliki kajian lingkungan yang komprehensif di dalam dokumen lingkungannya bagaimana mengatasi dampak lingkungan atas penambangan tersebut. HNSI Babel tidak dalam kapasitas memberikan rekomendasi dukungan teknis untuk kegiatan penambangan di WKOPP PPN Sungailiat, namun hanya saja secara moril kami tetap menyampaikan untuk mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan Pelayaran khususnya kapal-kapal nelayan di wilayah tersebut,” ujarnya.
Kesimpulan akhir dari rapat tadi bahwa apa yang disampaikan dan diusulkan oleh HNSI Babel sangat diapresiasi oleh KKP dan akan segera ditindaklanjuti ke Menteri KKP.
“Kami sangat berterima kasih kepada pihak HNSI Babel yang telah menyampaikan saran dan solusi yang didasari kajian sederhana yang berilmu, dan ini akan segera kami tindaklanjuti ke pimpinan, sebagai mitra KKP, kami memberikan apresiasi dan harapan besar kepada HNSI Babel untuk membantu mengawal pembangunan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak lupa Pihak KKP juga kembali mengundang untuk hadir pada tanggal 6 Maret 2025 dalam rangka ikut serta pertemuan yang mengundang Pemkab Bangka, Provinsi dan DPRD Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah di Kementerian KKP,” ujar Marezo mengakhiri pertemuan.
(Forkodababel.com/ Edw, Foto: IST/ HNSI Babel)
