Dinpanpertan Bangka Sosialisasikan PSR, Program 2023 Sudah Mulai Panen

Kegiatan ini diikuti para petani yang tergabung dalam Gapoktan dari Desa Kimak, Desa Bakam, Desa Dalil, Desa Saing, Desa Rukam dan Desa Tiang Tarah.

Sedangkan narasumber Kepala Dinpanpertan Kabupaten Bangka, Kepala Kantor ATR/ BPN Bangka, Pimpinan PT Sucopindo, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 13 Pangkalpinang dan Tim Peremajaan Sawit Rakyat Bangka.

Kepala Dinpanpertan Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah mengatakan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap tahun.

“Program PSR ini secara nasional dilakukan sejak tahun 2017 dan untuk di Kabupaten Bangka dimulai tahun 2020,” kata Syarli.

Diakuinya kegiatan PSR ini bila mengharapkan anggaran dari Pemkab Bangka terus terang tidak mampu, tetapi berasal dari dana BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) yang juga membiayai program untuk perkebunan kelapa dan cacao (coklat).

“Dulunya namanya BPDPKS sekarang menjadi BPDP, yang mendapatkan dana dari pungutan ekspor CPO,” ujarnya.

Diharapkannya, kegiatan PSR ini bisa berjalan apabila Gapoktan atau Poktan itu kooperatif, karena bila dibebankan ke pihak Dinpanpertan saja tentunya tidak akan mampu.

“Program PSR ini memang program usulan dari Gapoktan, sedangkan Dinpanpertan Bangka sifatnya membantu untuk memverifikasi persyaratan administrasi, ada verifikasi kabupaten lalu verifikasi provinsi lalu naik ke tim pusat yang ada di Kementerian Pertanian, setelah itu lengkap baru bisa lolos,” jelasnya.

Dilanjutkannya, kendala yang dihadapi di lapangan banyak Gapoktan yang terlalu lama mengumpulkan dan mengusulkan data bahkan sampai 3-4 tahun.

“Memang pihak Gapoktan lah yang harus membantu dinas, seperti di mana lokasi kebun, sudah ada surat keterangan tanahnya dan lain-lainnya. Memang untuk surat tanah itu kewenangan ATR/BPN, sedangkan status lahan apakah masuk kawasan hutan atau tidak itu kewenangan BPKH apakah lahan itu masuk tidak HGU perusahaan lainnya ataupun kebun itu berada di kawasan hutan maka tidak bisa ikut program ini,” imbuhnya.

Diharapkannya semoga melalui kegiatan sosialisasi ini bisa membantu dan mengedukasi para petani, sehingga bisa memahami dan mengikuti Program PSR ini untuk di Kabupaten Bangka.

“Ada juga  terjadi setelah dilakukan pengusulan hingga ke Kementerian Pertanian tapi akhirnya mengundurkan diri karena alasan lahan mau dijual dan alasan lainnya, sehingga perlu revisi dan persyaratan luas lahan jadi tidak terpenuhi,” imbuhnya.

Diharapkannya, para petani yang akan mengikuti program ini berniat serius dan segera menyelesaikan berkas administrasinya dalam 3 bulan ke depan, karena proses selanjutnya harus verifikasi provinsi dan juga di Kementerian Pertanian.

“Tahun 2023 lalu kita dapat program PSR ini di Desa Bakam seluas 58 ha dan alhamdulillah infonya saat ini sudah mulai panen. Rata-rata yang dapat program ini sudah merasakan manfaatnya dan ingin mengusulkan untuk mendapatkan lagi,” tukasnya.

(edw)